DIPA Kalbar 9,9 Triliun

Iklan Semua Halaman

Betang Raya Post - Suluh Perjuangan Rakyat Kalimantan

DIPA Kalbar 9,9 Triliun


Cornelis : Tidak ada alasan Terlambat Bayar Gaji Pegawai

PONTIANAK, BRP - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menegaskan, dengan diserahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 kepada satuan kerja pengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (14/12), maka tidak ada alasan terlambat membayar gaji pegawai, dan pembiayaan pelayanan publik lainnya yang dibiayai APBN. 

“ Semoga Angaran yang diberikan kepada Bapak Ibu, bermanfaat untuk pelayanan kepentingan publik begitu juga peningkatan kesejahteraan rakyat, jangan lupa pas 1 Januari 2018, jangan sampai pegawainya tidak gajian, Saya akan monitor termasuk TNI dan Polri, makanya DIPA ini diserahkan cepat karena akan diproses lagi di Perbendaharaan Negara.” Ujar Cornelis.

Pada kesempatan itu, diumumkan pula penghargaan dari Menteri Keuangan kepada 9 (sembilan) Pemda peraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan 2016, yakni Pemerintah Provinsi Kalbar, Pemerintah Kota Pontianak; Pemerintah Kabupaten 
Sintang, Kab. Sekadau, Kab. Sanggau, Kab. Landak, Kab. Kubu Raya, Kab. Ketapang, dan Kab. Mempawah, penghargaan tersebut diterima oleh masing-masing Bupati dan untuk Kota Pontianak diterima Wakil Walikota.
DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran (PA)/KPA. DIPA disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat, yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran, setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan. Penyerahan DIPA oleh Gubernur Kalbar Cornelis kepada para Kuasa Penerima Anggaran (KPA), para pimpinan badan serta lembaga se-Kalimantan Barat. 

Hadir Instansi Vertikal,  Bupati, Walikota, Kepala Badan, Kepala Lembaga dan Kepala Organisa Perangkat Daerah di Pemprov Kalimantan Barat. Jumlah DIPA yang diserahkan sebanyak 552 DIPA dengan nilai 9,9 triliun rupiah meningkat 12,5% dibandingkan tahun lalu sebanyak 547 DIPA sebesar 8,8 triliun rupiah.

Cornelis mengingatkan agar penggunaan anggaran negara yang sudah diserahkan ke masing-masing instansi baik vertikal maupun daerah agar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Sahat M.T. Panggabean menjelaskan, Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 oleh Gubernur Kalbar, merupakan awal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2017 tentang APBN tahun 2018 di Kalimantan Barat. 

552 DIPA sebesar 9,9 triliun rupiah dimaksud, terdiri dari, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD): Dekonsentrasi 184,1 miliar rupiah (48 DIPA), Tugas Pembantuan 452,1 miliar rupiah (20 DIPA), dan Urusan Bersama 4,5 miliar rupiah (9 DIPA);

DIPA instansi vertikal terdiri dari Kantor Pusat 2.881,2 miliar rupiah (21 DIPA), dan Kantor Daerah: 6.377,4 miliar rupiah (454 DIPA). Belanja Pegawai 3.207,3 miliar rupiah (32%), Belanja Barang 3.476 miliar rupiah (35%), Belanja Modal 3.203,5 
miliar (32%), Belanja Bantuan Sosial 12,3 miliar rupiah. Output Belanja Modal terbesar untuk infrastruktur jalan/jembatan: Rp1,8 triliun, dan irigasi/air: Rp294 miliar. 

Adapun alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2018 ditetapkan sebesar Rp19,6 triliun, terdiri dari: 
Dana Alokasi Umum: Rp11,8 triliun, Dana Bagi Hasil: Rp748,7 miliar, Dana Alokasi Khusus: Rp5,2 triliun, 
Dana Insentif Daerah: Rp143 miliar, dan Dana Desa: Rp1,7 triliun.
DAK Fisik dan Dana Desa disalurkan melalui KPPN berbasis kinerja yang mewajibkan Pemda dan Desa
melaporkan capaian output secara bertahap setiap triwulan hingga minimal penyerapan 90%, dan output 70%. 
Presiden Joko Widodo saat menyerahkan DIPA tgl 6 Desember 2017 di Istana Bogor menyampaikan arahan agar seluruh pihak berkoordinasi antar kegiatan yang didanai APBD kab/kota/provinsi, APBN, dan Dana Desa. Pentingnya perencanaan dan penggunaan anggaran dengan fokus pada kegiatan yang memberikan manfaat. Belanja publik dan mandatory harus ditingkatkan (belanja pendidikan, kesehatan, dana desa, infrastruktur). Mengubah pola lama dalam kegiatan terstruktur dan tidak menumpuk pada waktu tertentu. Efisiensi anggaran operasional K/L dan Pemda agar dana desa digunakan swakelola melalui padat karya. 

Kebijakan Pemerintah terkait evaluasi belanja Negara, antara lain. Perbaikan efektifitas belanja agar berbasis output/manfaat optimal pemerataan, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Efisiensi belanja operasional pemerintah di pusat (Kementerian/Lembaga) dan di daerah. Perencanaan penganggaran yang lebih matang dan komprehensif oleh K/L dan pemerintah daerah. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi anggaran. Perbaikan tata kelola keuangan, dari mulai perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Pencegahan penyalahgunaan penggunaan anggaran dari pusat hingga ke daerah dan desa.

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2018 diarahkan pada Penganggaran DAU bersifat dinamis dan afirmasi kepada kepulauan melalui peningkatan wilayah laut 100%; Pengalokasian DAK Fisik untuk mendorong penyediaan infrastruktur layanan publik; Perbaikan kebijakan distribusi dana desa yang difokuskan pada pengentasan kemiskinan atas jumlah penduduk miskin mengutamakan padat karya menggunakan bahan baku lokal, dan menyerap tenaga kerja.

Sahat menambahkan, hal-hal yang harus diperhatikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, antara lain, Percepatan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa berskala besar sebelum Tahun Anggaran dimulai. Untuk kelancaran lelang, penunjukan KPA dan PPK TA lalu masih berlaku sepanjang belum diganti. Sahat mengingatkan, jika terdapat kesalahan administratif, maka segera ajukan revisi ke Kanwil DJPb Kalbar.

Oleh: Redaksi Betang Raya Post Firmus
Sumber: Humas Pemprov Kalbar HK