Mari Patuhi Aturan

Iklan Semua Halaman

Betang Raya Post - Suluh Perjuangan Rakyat Kalimantan

Mari Patuhi Aturan

Samuel: Tidak Boleh Beli Buah Non Mitra

SEKADAU, BRP - Ketua Asosiasi Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Samuel meminta kepada Pemkab Sekadau benar - benar menerapkan Pergub nomor 86 tahun 2015 dan Perda yang sudah ditetapkan.

Ia menambahkan, Pergub nomor 86 tahun 2015 Bab 5 ayat 13 pasal 1, Pabrik Kelapa Sawit ( PKS) tidak boleh membeli buah dari kebun atau petani yang sudah ada keterikatan dengan perusahaan lain.

Ayat 2, tidak boleh membeli buah dari pihak ketiga. Intinya," tidak boleh membeli buah sawit dari non mitra," kata Samuel kepada wartawan BRP, 16/12/17.

Salah satu Perusahaan perkebunan disekadau  yang sering melanggar aturan tersebut, yakni PT. Parna Agro Mas, padahal Perusahaan ini sudah memiliki sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (Ispo) dimana salah satu syaratnya adalah patuh hukum dan peraturan yang ada," ujarnya.

PT. Parna Agro Mas ini membeli buah dari  non mitra. Mohon kepada lembaga yang mengeluarkan Ispo tersebut supaya ditinjau kembali karna perusahaan ini sering melanggar peraturan - peraturan yang ada," tegasnya.

Saat ada kegiatan kemaren, bersama Dinas Pertanian, Peternakan dan perikanan bidang perkebunan, Disperindagkop, Apkasindo dan SPKS pernah membahas hal ini.

Bagaimana caranya supaya PT. Parna Agro Mas  tidak menabrak peraturan yang ada atau membeli buah dari non mitra.

Namun dibantah oleh Rudi, manajer umum PT. Parna Agro Mas bahwa pihaknya dengan kontarkator sudah ada akta notaris.

Berkaitan dengan masalah ini, mohon kepada Pemkab khususnya bidang perkebunan supaya serius menangani masalah ini dan harus ditindak tegas sesuai aturan yang ada.

Berkaitan dengan loading ram yang dibangun ditepi jalan, kalau memang melanggar aturan atau dilarang oleh Pemerintah Daerah karna  melanggar regulasi Pergub nomor 86 tahun 2015, PKS yang membeli buah non mitra juga harus dilarang," kata Samuel.

Seperti yang dilakukan oleh PT. Parna yang membeli buah dari non mitra, sangat berdampak kepada masyarakat dan banyak KUD yang pailit karna buah bisa dijual keluar tanpa melalui KUD.

Ia menambahkan, kalau buah sawit dari sekadau tidak boleh dijual keluar, buah dari luar juga tidak boleh dibawa kesekadau. Pemerintah harus serius menjalankan perda yang ada.

Berkaitan dengan fee 5 persen oleh PT. MJP, kalau memang pemkab serius mau menyelasikan masalah ini, pihak perusahaan, perwakilan petani, Apkasindo dan SPKS harus membicarakan masalah ini di DPRD," kata Samuel.

Oleh : Asmuni