Orang Asing Pecat Karyawan Pribumi PT GUM

Iklan Semua Halaman

Betang Raya Post - Suluh Perjuangan Rakyat Kalimantan

Orang Asing Pecat Karyawan Pribumi PT GUM

SEKADAU, BRP - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sekadau komisi II, Liri Muri, SE berang dengan adanya pengaduan dari warga Belitang yang bekerja di PT.  Grand Utama Mandiri (GUM) melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa sebab dan tanpa dasar, oleh Jimi Wong salah seorang pekerja asing yang juga bekerja di perusahaan yang sama.

Sesuai aturan UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan dan pada pasal 88 tertulis, setiap pekerja berhak mendapat upah yang layak.

Pasal 156 ayat 1 tentang PHK berbunyi dalam hal terjadi PHK pengusaha di wajibkan membayar uang pesangon sesuai dengan UU tenaga Kerja yang mana telah diatur dalam pasal 156 ayat 2 tentang pemberian pesangon sesuai masa kerja karyawan.

" Misalnya, kalau karyawan bersangkutan bekerja setahun maka ia berhak mendapat pesangon 1 bulan gajih," kata Liri.

Liri katakan, seharusnya secara etika karyawan setempat harus dibina, bukan main pecat sesuka hati tanpa dasar Sebab, karyawan yang dari penduduk setempat adalah penyerah lahan.

Mereka perlu dibina, jangan main pecat sembarangan. Kalau mereka bersalah ada aturan, dengan cara memberi surat peringatan pertama, kalau masih mengulangi beri surat peringat kedua.

Jika masih juga, kasih teguran terakhir setelah itu apabila karyawan bersangkutan masih ngulangi kesalahan, baru diadakan PHK, itu aturanya," tegas Legislator muda Hanura ini.

Lebih lagi, yang tidak dapat di terima, ini malahan pekerja asing yang melakukan pemecatan.

" Masak sih, mereka sebagai tuan rumah harus terima nasib dengan pasrah. Sebab, saya tau salah satu tujuan dan misi perusahaan hadir disana tentu tak lain adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayah mereka, bukan sebaliknya," tegas Liri.

Liri menambahkan, PHK sepihak bukan hanya  terjadi kali ini saja, sudah banyak karyawan yang dari penduduk setempat di PHK secara sepihak tanpa ada surat teguran terlebih dahulu.

" Saya minta instansi terkait harus segera mengecek dan menindaklanjuti kejadian seperti ini, ini bukan perintah siapa-siapa tapi ini perintah UU yang harus dikerjakan instansi terkait. Jangan di biarkan," pinta Liri.

Setelah dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Perijinan Terpadu, Penanaman Modal dan Ketenaga Kerjaaan, Moris tidak ada jawaban, dan manajemen PT. GUM juga tidak dapat di hubungi sampai saat berita ini diturunkan.

Oleh : Asmuni