Asisten I Setda Sanggau, Wbs Segera Dipolisikan

Iklan Semua Halaman

Betang Raya Post - Suluh Perjuangan Rakyat Kalimantan

Asisten I Setda Sanggau, Wbs Segera Dipolisikan

SANGGAU, BRP – Pernyataan Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan Setda Sanggau, Wbs saat Rapat Lintas Sektoral di Kantor Bupati Sanggau, Kamis (24/5) pagi berbuntut panjang. Kejaksaan Negeri Sanggau yang tersinggung dengan pernyataan tersebut akan segera menempuh jalur hukum.

Kepada sejumlah media, Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau, M. Idris F. Sihite menyampaikan bahwa dirinya mendapat laporan dari Kasi Intel Kejari Sanggau yang diutus sebagai perwakilan dalam rapat tersebut. Sementara Wbs mewakili Pjs Bupati Sanggau dan memimpin langsung acara tersebut.

Pernyataan Wbs yang menyebut “Penuntut umum bangkai, duit saya habis diperas,” kemudian menjadi titik awal polemik tersebut.

Kasi Intel, Iman kemudian menyampaikan keberatan dan ketersinggungannya dan langsung melakukan walk out dari rapat tersebut.

“Kami menyayangkan pernyataan Wbs selaku asisten satu yang mewakili Pjs Bupati di acara koordinasi Ramadan dan jelang Idul Fitri yang menghina institusi kejaksaan dengan kata-kata yang tidak pantas disebutkan dalam forum resmi seperti kemarin,” ungkapnya Idris.

Menurutnya, pernyataan yang disampaikan pada forum sudah keluar dari konteks pertemuan tersebut.

Wbs manfaatkan forum tersebut untuk kepentingan pribadinya terkait dengan kasus Narkoba yang melibatkan anaknya.

“Yang bersangkutan dengan statemennya yang tidak profesional menggambarkan sebagai pejabat yang tidak patut diteladani telah menyerang institusi (kejaksaan), telah menyerang jaksa penuntut umum yang berusaha profesional menangani perkara,” katanya.

Dia mengatakan pernyataan tersebut tidak seperti yang sebenarnya. Pernayataan-pernyataan yang disampaikan di dalam forum tersebut juga merupakan perspektif dirinya secara pribadi terkait kasus anaknya yang terjerat narkoba dan ditangkap dengan mengendarai mobil dinas atau fasilitas negara.

Dia kemudian menjelaskan mengenai kasasi JPU, seperti yang dikomentari oleh Wilibrodus, menurutnya kasasi sudah sesuai dengan aturan.

“Karena kami memiliki SOP, apabila unsur pasal yang kami buktikan diputus berbeda oleh hakim pada tingkat pengadilan tinggi termasuk hukumannya maka kami wajib melakukan kasasi,” ujarnya.

Atas kejadian tersebut, kejaksaan akan melakukan langkah hukum sesuai ketentuan pasal 310 atau pasal-pasal lain dalam KUHP yang dianggap relevan.

“Besok (Jumat) kami melaporkan kasus penghinaan ini kepada kepolisian,” tegasnya.

Hingga berita ini ditayangkan belum dapat menghubungi yang bersangkutan maupun pihak pemerintah daerah untuk dimintai konfirmasi terkait polemik tersebut.