MEMBAKAR LADANG TIDAK HARUS MASUK BUI

Iklan Semua Halaman

Betang Raya Post - Suluh Perjuangan Rakyat Kalimantan

MEMBAKAR LADANG TIDAK HARUS MASUK BUI

SANGGAU - Aktifitas berladang bagi masyarakat pedalaman merupakan aktifitas pertanian yang sangat arif terhadap lingkungan.

Tidak ada masyarakat di pedalaman Kalimantan Barat termasuk di Kabupaten Sintang yang tidak pernah berladang. Akhir-akhir ini, kearifan lokal berladang oleh masyarakat menimbulkan dilematis, dikarenakan adanya aturan hukum yang melarang dan memberikan hukuman membuka lahan dengan cara membakar. Apalagi persoalan berladang oleh masyarakat saat ini dikaitkan dengan persoalan KARHUTLA (Kebakaran Hutan dan Lahan) ungkap victor emanuel.

Menurutnya, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang melarang membuka lahan dengan cara membakar seperti; UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UU PPLH).

Victor emanuel selaku ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) milik Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, mengatakan,  walaupun masih ada larangan dan hukuman bagi pelaku yang membakar lahan, peraturan perundangan tersebut masih memberikan pengecualian untuk berladang sebagai aktifitas pertanian sebagai wujud Kearifan lokal masyarakat.

Pada ketentuan dan penjelasan pasal 69 ayat 2  UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, menyebutkan “Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

Kabupaten Sintang saat ini sudah ada ketentuan hukum berupa Peraturan Bupati Sintang No 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat (Peraturan Bupati Sintang ini merupakan turunan dari pasal 68 ayat 1 dari Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No 1 Tahun 2016 tentang PPLH).

Dijelaskan victor, dalam Peraturan Bupati Sintang tersebut, istilah ladang adalah sebidang atau sehamparan lahan usaha tani yang kondisi fisiknya dominan kering, untuk penanaman padi sebagai komiditi utama dan palawija serta tanaman lainnya.

Peraturan Bupati Sintang tahun 2018 tersebut memberikan legalitas (kepastian hukum) kepada warga masyarakat selaku petani tradisional untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali, harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Lurah atau Kepala Desa dengan disetujui oleh pemilik tanah yang berbatasan langsung minimal 7 hari sebelum pembakaran lahan.

Lahan ladang yang dibakar tersebut untuk ditanami jenis varietas lokal (benih padi lokal), Ladang tidak boleh melebihi 2 hektare per kepala keluarga, Ladang harus dibuat sekat bakar keliling dengan ukuran 1 – 4 meter (sekat bakar sama dengan membuat ladak),  tidak boleh pada kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang, dan iklim kering, dan tidak boleh pada status tanggap darurat yang telah ditetapkan Bupati. Paraturan Bupati Sintang tersebut menurut victor emanuel sebagai wujud kepedulian dan perlindungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang untuk para petani tradisional dalam aktifitas berladang.

Peraturan Bupati Sintang ini baru di keluarkan tanggal 6 Juni 2018 lalu. Pertanyaannya apakah peraturan Bupati Sintang ini sudah diketahui oleh masyarakat luas dan aparat penegak hukum secara nyata di Sintang ? Sudahkan dilakukan sosialisasi / penyuluhan, pembinaan ke sampai ke kelurahan dan Desa-Desa, termasuk ke warga masyarakat di tingkat RW dan RT. Intinya jika hal ini sudah di informasikan secara jelas dan nyata kepada warga masyarakat, tidak ada yang membakar ladang harus masuk Bui.

"Mohon lah ini menjadi perhatian serius semua pihak di Kabupaten sintang,"ungkap victor emanuel.