Siap Amankan Pilprespileg 2019, Polres Sanggau Apel Gelar Pasukan Mantap Brata 2018

Iklan Semua Halaman

Betang Raya Post - Suluh Perjuangan Rakyat Kalimantan

Siap Amankan Pilprespileg 2019, Polres Sanggau Apel Gelar Pasukan Mantap Brata 2018

Laporan : Firmus

SANGGAU -  Kepolisian Resort Sanggau menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Kapuas 2018 dalam rangka kesiapan pengamanan menghadapi Pemilihan Legislatif dan Presiden 2019 di Halaman Kompleks Sabang Merah, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Rabu (19/9/2018) pagi.

Hadir Bupati Sanggau Paolus Hadi, yang diwakilkan oleh Staf ahli Ignatius Irianto. Dandim 1204/sgu, dan OPD serta tamu undangan resmi lainnya.

Inspektur Upacara, Kapolres Sanggau AKBP Imam Riyadi, S. IK, MH membacakan Amanat Kapolri Jenderal Polisi. Prof. Tito Karnavia mengatakan Pemilu tahun 2019 memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas, karena untuk pertama kalinya Pileg dan Pilpres akan  dilaksanakan  secara  serentak  dengan  ambang batas parlemen / parliamentary threshold sebesar 4%.

Kondisi ini akan menuntut pada adanya upaya maksimal dari masing- masing partai politik dalam berkompetisi secara ketat untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Tidak hanya untuk memenangkan Pileg dan Pilpres, namun juga agar bisa tetap bertahan / survive.

Dalam kacamata kamtibmas, peningkatan intensitas kegiatan politik ini tentunya dapat memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan, di antaranya yang cukup menjadi perhatian bagi Polri adalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran hoax dan hate speech, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat,” ucap Kapolres.

Polri dibantu dengan unsur TNI dan stakeholders terkait  lainnya  akan  menggelar  Operasi  Kepolisian  Terpusat dengan sandi “Mantap Brata 2018”, yang dilaksanakan selama 397 hari, terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan 21 Oktober 2019, di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan 272.886 personel Polri.

Operasi ini diselenggarakan dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, yang didukung kegiatan intelijen, penegakan hukum, kuratif, dan rehabilitasi melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian dalam bentuk Satuan Tugas Tingkat Pusat, Tingkat Daerah, dan Tingkat Polres.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, kembali saya tekankan bahwa Polri berkomitmen untuk terus bekerja keras guna menjamin penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 agar dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai.

Berbagai potensi  kerawanan  telah dipetakan untuk dilakukan upaya penanganan secara profesional dan berkelanjutan. Selain itu, keberhasilan Polri, TNI, dan seluruh elemen dalam pengamanan Pemilu tahun 2014, serta Pilkada Serentak tahun 2015, 2017, dan 2018, menjadi salah satu referensi penting dalam pengamanan Pemilu tahun 2019.

Beberapa penekanan Kapolri untuk dipedomani dan dilaksanakan diantaranyaPerkuat soliditas dan sinergisitas TNI dan Polri guna mewujudkan Pemilu yang aman, lancar, dan damai, Jaga netralitas Polri dan TNI, serta hindari tindakan yang dapat mencederai netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu.

Kedepankan langkah proaktif dengan mengoptimalkan deteksi dini guna mengetahui dinamika yang berkembang untuk selanjutnya dilaksanakan upaya pencegahan dan penanganan secara dini, Dorong seluruh elemen KPU, Bawaslu, Caleg, Parpol dan masa pendukungnya, Pemda, media, tokoh masyarakat, serta pengawas Pemilu independen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Gelorakan deklarasi Pemilu damai di masing-masing wilayah dengan mengikutsertakan elemen-elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu, Susun rencana pengamanan secara detail dan laksanakan latihan pada setiap tahapan pengamanan, termasuk dalam menghadapi situasi kontinjensi serta Lakukan penegakan hukum   secara   profesional   dan proporsional, baik terhadap dugaan tindak pidana Pemilu yang diselenggarakan melalui Sentra Gakkumdu, maupun potensi pelanggaran hukum.