Ini Kabar Dinas LH Provinsi Kalbar

Iklan Semua Halaman

Betang Raya Post - Suluh Perjuangan Rakyat Kalimantan

Ini Kabar Dinas LH Provinsi Kalbar

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA ACARA PENANDATANGANAN NASKAH KERJASAMA ANTARA PEMEGANG IZIN USAHA DENGAN MASYARAKAT DI DALAM DAN SEKITAR WILAYAH KERJA DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU TAHUN 2020.

PONTIANAK - Green Collaboration dalam mendorong perekonomian masyarakat pada Areal Bernilai Konservasi Tinggi di Kalimantan Barat 

Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang biologis, ekologi, sosial atau budaya nilai
nilai yang dianggap luar biasa signifikan atau penting, baik di tingkat nasional,
regional atau global. Termasuk keberadaan spesies langka atau endemik,
ketersediaan ekosistem, dan situs suci masyarakat setempat. Penerapan konsep Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di Indonesia telah menyelamatkan sekitar satu juta hektar kawasan konservasi pada areal produksi. Sebagian area NKT tersebut secara perundang-undangan memang sudah seharusnya menjadi areal konservasi.

Tetapi sebagian area NKT bukan karena alasan perundang-undangan melainkan karena secara konservasi, areal tersebut mempunyai nilai konservasi yang tinggi.

Konsep Areal bernilai konservasi tinggi ini akan efektif? Ini akan sangat bergantung pada langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan para pihak. Tujuan utama NKT adalah memelihara dan meningkatkan nilai dan fungsi-fungsi konservasi.

Identifikasi NKT adalah langkah awal yang penting sebelum bergerak pada
pengelolaan dan pemantauan. Konsep NKT adalah konsep yang dinamis dan
berkembang sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan baru.

Pembelajaran dari Kalimantan Barat untuk pengelolaan Area bernilai
konservasi tinggi sudah sangat maju, misalnya penetapan kawasan ekosistem
essensial di Kalimantan Barat sebagai upaya memayungi kebijakan pengelolaan NKT (High Conservation Value) di level landscape.

Memperkuat pendekatan keseimbangan dari aspek produksi, proteksi dan inklusi demikian menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Ir. H. Adi Yani, M.H.

Untuk memperkuat pengelolaan tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat menyusun kebijakan dan mendorong
kolaborasi para pihak melalui Green Collaboration dalam mendorong perekonomian  masyarakat pada Areal Bernilai Konservasi Tinggi.

Kalimantan Barat dengan luas wilayah mencapai ± 146.807 km2 atau 7,53%
dari luas Indonesia merupakan provinsi terluas ketiga atau lebih besar 1,13 kali luas pulau Jawa dengan luas kawasan hutan yang mencapai ± 8,39 juta hektar atau sekitar 57,62 % dan jumlah desa sampai saat ini sebanyak 2.031 desa, sehingga jika dilihat dari luas Kawasan hutan dan komposisi desa maka pemanfaatan fungsi hutan baik fungsi ekonomi, fungsi ekologi maupun fungsi sosial masih sangat mungkin untuk dioptimalkan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 telah mengamanahkan bahwa hutan
sebagai karunia dan anugerah Tuhan YME harus memberikan manfaat bagi umat manusia dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang pemanfaatan dan penggunaannya mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis, selanjutnya dalam Perda Provinsi Kalbar Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa ketersediaan sumber daya alam berupa lahan sangat terbatas, oleh karena itu pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana sesuai dengan karakteristiknya.

Salah satu sumber daya alam yang sangat potensial untuk meningkatkan
perekonomian masyarakat yang hidup, beraktifitas dan menggantungkan
pencaharian ekonominya dari sumber daya alam setempat adalah kawasan atau areal bernilai konservasi tinggi melalui skema kolaborasi berbagai 5 pihak, yang tentunya harus dikelola dengan konsep pengelolaan kawasan yang mensyaratkan
dan menjamin pemeliharaan dan/atau peningkatan nilai konservasi tinggi tersebut sehingga upaya memperluas akses serta mendorong perekonomian masyarakat yang berada di dalam dan sekitar areal bernilai konservasi sekaligus menjaga kelestariannya dapat berjalan dengan baik, hal ini sangat sejalan pula dengan visi dan misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yakni mewujudkan masyarakat sejahtera dan mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

Penyelenggaraan acara penandatanganan naskah kerjasama antara pemegang
izin usaha dengan masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil  hutan bukan kayu pada hari ini merupakan momentum yang sangat penting dan  strategis dalam mendorong perekonomian masyarakat pada Areal Bernilai  Konservasi Tinggi sebagai perwujudan konsep Green Collaboration.

Untuk itu kedepan kita harus berani melakukan upaya korektif dan terobosan
baru dalam rangka memaksimalkan fungsi dan manfaat sumber daya alam dan
hutan mencakup aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara berkeadilan,
berkerakyatan dan berkelanjutan ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Kalbar.

Narasumber : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
(Ir. H. Adi Yani, M.H)