Polemik Loading Ramp, DPRD Dorong Bupati Keluarkan Perbup

Iklan Semua Halaman

Betang Raya Post - Suluh Perjuangan Rakyat Kalimantan

Polemik Loading Ramp, DPRD Dorong Bupati Keluarkan Perbup



Foto: Suasana rapat di gedung DPRD Sanggau terkait polemik loading ramp, Senin (19/10/2020)


Laporan: A. IDR

Editor: Firmus


SANGGAU - Bupati Sanggau diminta mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait polemik antara Loading Ramp dengan perusahaan perkebunan sawit. 


"Kami minta Bupati mengeluarkan Perbup," ujar Jumadi usai menggelar rapat dengan pimpian perusahaan perkebunan dan KUD terkait polemik loading point yang digelar di lantai dua gedung DPRD Sanggau, Senin (19/10/2020) sore. 



Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Jumadi didampingi Wakil Ketua DPRD Acam dan Komisi I dan Komisi II DPRD Sanggau itu yakni sejumlah pimpinan perusahaan perkebunan sawit dan KUD sebagai mitra perusahaan.


Jumadi menyebut akan kembali mengagendakan rapat ulang dengan mengundang semua pihak diantaranya, TP5K, Perusahaan perkebunan dan loading point.

 

"Bahkan kita berencana mengundang Forkompimda supaya persoalan ini cepat selesai," ucapnya. 


Sementara itu, Manager KUD Sawit Permai Desa Binjai Kecamatan Tayan Hulu, Heriyanto berharap agar Pemerintah Daerah menegakkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 1 tahun 2018 yang merupakan revisi dari Permentan nomor 14 tahun 2013 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Barat nomor 63 tahun 2018 yang merupakan revisi dari Pergub nomor 86 tahun 2015.


"Diperaturan itu Pemerintah sudah mengatur, semua kepentingan sudah diakomodir baik petani pekebun swadaya maupun petani plasma. Yang jadi pertanyaan konsisten tidak Pemkab Sanggau menegakkan aturan itu?. Kalau tidak tata niaga TBS yang sudah diatur dalam Permentan dan Pergub bisa kacau dan inilah yang kita alami sekarang, kekacauan akibat Pemkab Sanggau tidak menegakkan Peraruran yang ada," ujar Heriyanto ditemui usai mengikuti rapat dengan DPRD dan Perusahaan perkebunan.


Berdasarkan Permentan dan Pergub loding point jelas - jelas menyalahi aturan.


"Ketika sosialisasi Peraturan Menteri yang dilakukan biro hukum di Kementerian yang saya ikuti menyebutkan bahwa timbangan TBS hanya boleh berdiri di pabrik kebun sawit, tidak boleh lagi ada timbangan lain. Diperaturan Gubernur juga jelas tidak boleh ada loading point," tegasnya.


Jika Pemerintah Daerah berdiri di tengah - tengah dengan menegakkan peraturan yang ada, maka loading point sudah pasti tidak akan ada.


Loading point itu sampai sekarang makin menjamur karena Pemerintah tidak patuh aturan. Kalau ini terus dibiarkan bisa terjadi kekacuan tata niaga, dan akan berdampak pada iklim investasi di daerah. Para investor tentu tidak akan berani berinvestasi kalau situasinya seperti ini.