Menjadi Cawapres 2024, Cornelis Sebut Itu Tidak Benar

Iklan Semua Halaman

Betang Raya Post - Suluh Perjuangan Rakyat Kalimantan

Menjadi Cawapres 2024, Cornelis Sebut Itu Tidak Benar



LANDAK - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Drs. Cornelis, MH menanggapi pernyataan dari salah satu media online yang menyatakan bahwa dirinya mencalonkan diri menjadi Cawapres Tahun 2024 asal Kalimantan Barat tidak benar.

Ia pun mengklarifikasi isi berita tersebut.

"Saya terus terang saja, menjadi wakil presiden itu sudah sangat terlalu tinggi dan saya secara pribadi tidak ada mimpi untuk menempati posisi tersebut, menjadi anggota DPR RI sudah sangat cukup,"tegas Cornelis, Jumat (08/01/21).


Mantan Gubernur Kalimantan Barat Dua Periode itu menyatakan bahwa berita yang di keluarkan itu sebelumnya, belum di konfirmasi langsung kepadanya.


"Berita yang sempat viral itu menjadi pembicaraan masyarakat Kalbar dan mendapat penilaian pro-kontra di kalangan masyarakat," ucapnya.



Cornelis juga mengatakan bahwa partai politik PDI perjuangan biasanya menugaskan kadernya maju untuk menjadi presiden, wakil presiden, Gubernur, wakil gubernur, Bupati, wakil Bupati, wali kota, wakil wali kota mau pun ditugaskan di legislatif dan eksekutif itu langsung penugasan dari partai.


"Ini tidak ada kabar, tidak ada berita dan saya sendiri belum pernah mendengar ada penugasan-penugasan seperti itu. Saya rasa yang membuat berita tersebut mengarang-ngarang berita saja," kata Cornelis yang juga Presiden MADN.


Apabila orang yang mengadang-gadangkan untuk mencalonkan sebagai wakil Presiden, dirinya juga tidak mau karena belum ada penugasan dari partai.


"Kalau pun yang lain mau mencalonkan diri sebagai calon Wakil Presiden pada pemilihan tahun 2024 silahkan yang lain, jangan bawa nama-nama saya,"jelas Cornelis.


Meskipun demikian Ia tetap mengucapkan terima kasih kepada penulis dan media online yang memberitakan hal tersebut, namun lebih etisnya, sebaiknya berita tersebut di konfirmasi terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, jangan seperti itu langsung-langsung saja, tanpa ada koordinasi dan konfirmasi kepada yang bersangkutan.


"Dikarenakan ini kan masalahnya situasi Indonesia masih dalam bencana non alam yaitu Pandemi COVID-19. Kita fokuskan dulu bantu pemerintah bagaimana memutus mata rantai COVID-19, sehingga nyawa rakyat bisa terselamatkan. jangan bicara kekuasaan dahulu, Kekuasaan itu masih jauh dan masih lama dan harus kita pikirkan bagaimana cara kita bahu - membahu bersama pemerintah mengatasi masalah COVID-19 ini, sehingga masyarakat kita tidak tertular dan apa lagi sekarang sudah mau di vaksin perlu kita menjelaskan kepada masyarakat supaya mau divaksin," Tutup Cornelis.