Dewan Sanggau Setujui Tiga Raperda Eksekutif, Ini Infonya

Iklan Semua Halaman

Betang Raya Post - Suluh Perjuangan Rakyat Kalimantan

Dewan Sanggau Setujui Tiga Raperda Eksekutif, Ini Infonya



Foto: Wakil Ketua DPRD Sanggau berfoto bersama Bupati dan Sekwan usai menandatangani persetujuan Tiga Raperda usulan eksekutif menjadi Perda, Senin 12 Desember 2022.




SANGGAU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sanggau menggelar sidang paripurna ke-18 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2022-2023 dalam rangka pembahasan tiga Raperda Kabupaten Sanggau usulan eksekutif tahun 2022, Senin 12 Desember 2022 siang.


Sidang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Sanggau Acam didampingi Wakil Ketua I Timotius Yance itu itu dihadiri langsung Bupati Sanggau Paolus Hadi. 


Hadir juga Anggota DPRD Sanggau lainnya, jajaran Forkompimda dan Pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Sanggau serta tamu undangan lainnya.


Bupati Sanggau Paolus Hadi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas dilaksanakannya sidang paripurna yang mengagendakan pengambilan keputusan atas tiga Raperda yakni Raperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, kedua, Raperda tentang bangunan gedung dan ketiga Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan dan perangkat daerah.


"Setelah melewati berbagai tahapan dan pembahasan bersama yang intensif antara DPRD dengan Pemerintah daerah saya menyampaikan terimakasih kepada anggota DPRD Sanggau yang telah bekerjakeras membahas dan menerima Raperda usulan eksekutif menjadi Perda," ujar Bupati. 


Sementara itu, ditemui di ruang kerjanya, Wakil Ketua II DPRD Sanggau Acam menjelaskan urgensi masing-masing Raperda.


"Ketiga Raperda ini memiliki urgensinya masing-masing. Yang pertama Raperda tentang penataan bangunan gedung. Raperda ini mengatur tentang bangunan gedung yang harus mencerminkan ciri khas daerah. Jadi ada motif-motif daerah yang harus ditampilkan dalam bangunan gedung nantinya," kata Acam.


Raperda tentang bangunan gedung ini, lanjut politisi Hanura itu mulai diberlakukan usai di Undangkan dan mendapat nomor registrasi dari Kementerian.  


"Dimulai tahun 2023 mendatang ketika nanti Raperda ini sudah diregister. Kemudian Raperda yang kedua terkait pekerja lokal dimana kewajiban perusahaan yang sudah diatur di dalam Raperda mengakomodir pekerja lokal.


Raperda ini sudah diatur bagaimana perusahaan yang ada di Sanggau ini wajib mengakomodir dan memprioritaskan warga setempat dimana perusahaan itu beroperasi. Tenaga kerja lokal prioritas, tapi tentu sesuai klasifikasi, masa tukang ketikpun harus dari luar juga, kan banyak orang Sanggau yang mampu. 


"Nah, ini yang kami atur dalam Perda itu,"tegas Acam.