Ketua PWI Kalteng Ingatkan Wartawan Netral

Iklan Semua Halaman

Betang Raya Post - Suluh Perjuangan Rakyat Kalimantan

Ketua PWI Kalteng Ingatkan Wartawan Netral

Laporan Kontributor Betang Raya Post Biro Kalimantan Tengah
Sumber: Dayak News
KALTENG, BRP - PersatuanWartawan Indonesia (PWI) merupakan organisasi pers nasional yang harus berpijak pada independensi dan netralitas dalam politik.
Karena itu, pengurus organisasi ini secara aturan dan etika tidak diperkenankan bergabung dalam struktur Partai Politik (Parpol) maupun aktivitas politik parpol, termasuk menjadi anggota tim sukses (Timses) pasangan calon di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Adanya ketentuan dan aturan tersebut diingatkan kembali Ketua PWI Kalteng H Sutransyah, Rabu (21/3/2018), menjawab pertanyaan wartawan terkait adanya sejumlah pengurus PWI di daerah yang tergabung dalam struktur tim pemenangan pasangan calon (Paslon) dalam Pilkada serentak tahun 2018 ini.
Dijelaskan Sutransyah, aturan larangan pengurus PWI dari tingkat Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota untuk berafiliasi dalam struktur maupun kegiatan politik parpol itu sudah digariskan dalam Peraturan Dasar-Peraturan Rumah Tangga dan Kode Etik Jurnalistik PWI hasil kongres XXIII Banjarmasin, tahun 2013.
Pada pasal 20 ayat 3, disebutkan, pengurus PWI di Pusat maupun di Provinsi dan Kabupaten tidak boleh merangkap jabatan pengurus partai politik dan organisasi yang terafiliasi.
Selain peraturan tersebut, larangan keterlibatan pengurus PWI di semua level terhadap kegiatan politik praktis juga digariskan dalam Surat Edaran Dewan Pers No.01/SE-DP/1/2018 tentang posisi media dan imparsialitas wartawan dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Dalam surat edaran tersebut, Dewan Pers menyerukan agar wartawan yang memilih untuk maju menjadi Calon Kepala Daerah atau Calon Legislatif, ataupun menjadi Anggota Tim Sukses partai atau Tim Sukses Pasangan Calon untuk, pertama, segera non-aktif sebagai wartawan, dan kedua, mengundurkan diri secara permanen.
“Dengan menjadi Kepala/Wakil kepala daerah, atau Tim Sukses, sesungguhnya seorang wartawan telah memilih untuk berjuang guna kepentingan politik pribadi atau golongannya. Padahal tugas utama wartawan adalah mengabdi pada kebenaran dan kepentingan publik,” jelas Ketua PWI Kalteng tiga periode berbeda ini.
Sutransyah melanjutkan, sesuai surat edaran Dewan Pers tersebut, secara etika jika seorang wartawan memutuskan menjadi Caleg, Calon DPD, atau tim sukses, maka yang bersangkutan telah kehilangan legitimasinya untuk kembali pada profesi jurnalistik.
Ditambahkan Sutransyah, PWI Kalteng merasa wajib untuk mengingatkan kembali aturan dan ketentuan ini demi terjaganya netralitas insan pers dan media massa pada Pilkada tahun 2018 di Bumi Tambun Bungai.
“Untuk wartawan saja ketentuan itu harus dijalankan, apalagi bagi pengurus PWI. Karena itu, perlu kami ingatkan kembali , keterlibatan insan pers maupun pengurus PWI di kepartaian ataupun kegiatan parpol akan menimbulkan banyak kerugian. Selain hilangnya netralitas dan independensi pers, kondisi demikian juga memberikan peluang penekanan oleh elit politik yang berhasil menang di pemilihan umum, khususnya Pilkada.
“Sebaliknya, jika pasangan calon yang didukung kalah, maka pasangan calon yang menang bisa saja membuat pembatasan terhadap wartawan atau organisasi pers yang tidak mendukungnya di proses Pilkada,” urainya.
Terhadap pengurus PWI di daerah yang terindikasi tergabung di tim pemenangan pasangan calon Pilkada saat ini, Sutransyah meminta mereka untuk menentukan pilihan.
“Demi independensi PWI, kami meminta mereka mundur dari tim pemenangan pasangan calon Pilkada. Jika mereka memilih tetap di tim, maka yang bersangkutan sebaiknya mundur dari posisinya di kepengurusan PWI,” tegas Sutransyah.