Aparat Dinilai Lamban Proses Indikasi Korupsi Dana Silpa ADD

Iklan Semua Halaman

Betang Raya Post - Suluh Perjuangan Rakyat Kalimantan

Aparat Dinilai Lamban Proses Indikasi Korupsi Dana Silpa ADD

Laporan Wartawan Betang Raya Post Biro Mempawah Agusdaryanto

MEMPAWAH, BRP – Lantaran laporkan dugaan korupai terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada proyek fisik Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2016-2017, yang disampaikan ke Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mempawah, pada tanggal 26 Maret 2018 lalu, dinilai lamban. Maka dari itu, sejumlah warga Desa Malikian mendesak Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mempawah untuk mempercepat proses hukum tersebut.

Sudarso Hamzah, salah seorang pelapor mengatakan, warga kurang puas dengan kinerja aparat penegak hukum. Dia kembali menegaskan bahwa sejumlah pelapor siap dilakukan pembuktian terbalik.

“Sampai saat ini pihak desa belum dipanggil untuk dimintai keterangan, jadi apa hasilnya (kinerja terhadap laporan) dari inspektorat dan kejaksaan belum diketahui. Kalau memang kami salah, kami yang siap diproses, tapi kalau buktinya dia (pihak desa) salah, segera proses,” jelasnya ke awak media, Kamis (26/4/2018).

Lanjutnya lagi, Sudarso mengaku heran, dengan statemen Kades Malikian kepada media massa yang menyebutkan bahwa pihaknya telah mengembalikan kerugian pengerjaan proyek ke kas desa. Sementara sebelumnya, pihak desa juga “ngotot” akan melakukan tuntutan balik kepada pelapor atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.

“Sekarang katanya sudah mengembalikan kerugian setelah ditemukan masyarakat. Kan secara tak langsung dia mengakui bahwa ada kesalahan. Kalau tidak ada kerugian, untuk apa ada pengembalian,” tuturnya.

Selain mempertanyakan, Sudarso saat itu hendak menuju ke dua kantor instansi tersebut, turut akan memberikan bukti tambahan kepada Kejaksaan Negeri, berupa tiga lembar kwitansi pembayaran terhadap pembuatan sertifikat tanah dan pembuatan patok batas tanah warga, yang sebelumnya telah disetor ke pihak desa.

“Jadi totalnya ada 1.500 titik. Satu titiknya diminta Rp250 ribu, tinggal dihitung saja. Biaya itu untuk pembuatan sertifikat dan pembuatan patok batas tanah dengan bahan paralon yang diisi semen. Padahal dari BPN sebelumnya pembuatan sertifikat tanah itu tidak dikenakan biaya sepeserpun. Itu BPN sampaikan saat rapat sosialisasi ke desa tahun 2017 lalu,” pungkasnya.