Cari Solusi Masalah PETI, Polres Kapuas Hulu Gelar FGD

Iklan Semua Halaman

Betang Raya Post - Suluh Perjuangan Rakyat Kalimantan

Cari Solusi Masalah PETI, Polres Kapuas Hulu Gelar FGD

Sumber Humas Polres Kapuas Hulu

Kapuas Hulu - Pasca aksi audiensi masalah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang sempat anarkis di Gedung DPRD Kapuas Hulu beberapa waktu lalu, Polres Kapuas Hulu berusaha memberi pemahaman kepada masyarakat terkait bahaya PETI. Sebagai upaya memberi pemahaman tersebut, Polres Kapuas Hulu menggelar Forum Group Discussion (FGD) di Mapolres Kapuas Hulu, Senin (30/04/2018).

FGD menghadirkan narasumber dari Ahli lingkungan dari Untan, Ibu Dr. Nasiatun, S.H, M.Hum, Kabid wil II BBTNBKDS Bapak Fery Ari Mozes Liuw, S.Hut, M.Sc, Kabid Mineral dan Batu Bara dinas ESDM Bapak Ir. Sigit Nugroho Wahyu Jatmiko, Kepala BPN Bapak H. Handoyo Pramono, Kepala Bidang Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan non Perijinan wilayah II DDMPTSP Provinsi Kalbar Ibu Dayang Yuli Samsiah, SIP, MPP.

Selain itu hadir Asisten III Setda Kapuas Hulu, Muhammad Yusuf, Ketua DPRD beserta anggota, Wadir Krimsus Polda Kalbar AKBP Samsu Bair, S.I.K, serta seluruh Camat dan Kades se-Kabupaten Kapuas Hulu, Tomas, Toda, Toga, Todat serta tamu undangan lainnya yang berjumlah sekitar 200 orang.

Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Imam Riyadi S.I.K, M.H menyatakan, konflik internasional memang didominasi sumberdaya alam. Hal ini dapat dilihat dari konflik di timur tengah, yakni masalah minyak. Lalu di kawasan laut cina selatan, terkait kekayaan lautnya. "Kapuas Hulu juga punya kekayaan alam luar biasa. Kekayaan tersebut harus dimanfaatkan sebaiknya-baikanya," tutur Kapolres.

Status konservasi harus memberi kemakmuran dan sejahterakan masyarakat. Dari dulu nenek moyang andalkan kekayaan alam untuk sumber kehidupan. "Duluk nenek moyang kita manual dalam mendulang emas di sungai, sekarang sudah ada yang mekanis (menggunakan air raksa)," ujarnya.

Disisi lain, masyarakat banyak juga gunakan sungai sebagai sumber kehidupan. Ini tentu harus diakomodir juga. "Kalau kita sama-sama komitmen, jaga lungkungan dan pertambangan dilakukan prosedural maka tidak akan ada masalah (PETI) seperti ini," tegas Kapolres.

Untuk memberi pemahaman terhadap masyarakat maka dihadirkan sejumlah narasumber berkompeten dalam FGD. Sehingga dapat membuka wawasan terkait pertambangan emas serta efek baik buruknya. "Kami hadirkan para narasumber untuk solusi masyarakat," tuturnya.

Asisten III Setda Kapuas Hulu, H. M Yusuf menyatakan bahwa pertambangan rakyat memang dirinya lumayan paham. "Sedikit banyak saya tahu tentang pertambangan, karena lima tahun terakhir saya di Lingkungan Hidup," ujarnya.

Menurut Yusuf, sejak jaman belanda sudah ada pertambangan emas di Kapuas Hulu. Dulunya di Kapuas Hulu sudah ada WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) akan tetapi wilayah itu tidak ada potensi pertambangannya (emas). "Maka masyarakat pindah-pindah sehingga perizinan sulit diberikan, itu waktu kewenangan pertambangan di kabupaten," ujarnya.

WPR hendaknya jangan diberikan pada lokasi yang tidak ada potensi. Kalau tidak demikian masyarakat akan terus berpindah.
"Masyarakat yang berkerja menambang itu serba sulit, mereka tidak banyak dapat untung, orang yang banyak untung itu cukongnya maka mereka mampu modalkan untuk beli mesin dan sebagainya untuk PETI," ujar Yusuf.

Tentang pertambangan dan kehutanan sekarang sudah jadi wewenang di Provinsi. Seiring perpindahan kewenangan itu, belakangan terakhir PETI makin marak. Kalau itu tidak di tindak oleh Aparat akan susah mengembalikan ekosistem yang rusak kedepannya.  "Polisi dalam hal ini hanya menegakkan Undang-undang atau aturan, demi kebaikan masyarakat," tegasnya.