Cornelis Minta Pembangunan Perbatasan Indonesia- Malaysia Tuntas 2024

Iklan Semua Halaman

Betang Raya Post - Suluh Perjuangan Rakyat Kalimantan

Cornelis Minta Pembangunan Perbatasan Indonesia- Malaysia Tuntas 2024


Foto: Anggota Komisi II DPR RI Drs. Cornelis, MH di perbatasan Indonesia - Malaysia




LANDAK - Dalam rangka kunjungan kerja Reses Anggota DPR RI Komisi II, Anggota Badan Anggaran dan Anggota Badan Pengawasan Perbatasan fraksi PDI Perjuangan Drs. Cornelis, MH melaksanakan kunjungan kerja Reses masa persidangan IV Tahun sidang 2020-2021 di perbatasan Negara Republik Indonesia dan Negara Malaysia untuk meninjau secara langsung pembangunan diperbatasan.



Kepada awak media Cornelis menyampaikan bahwa Dalam rangka masa reses ini, khusus menyangkut pembangunan strategis Nasional yaitu menyangkut perbatasan Negara antara perbatasan Negara Indonesia dan Negara Malaysia. Iya mengatakan bahwa dirinya melaksanakan Reses ini di daerah-daerah yang langsung berbatasan dengan Malaysia seperti di Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 23 April 2021, Kabupaten Bengkayang pada tanggal 26 April 2021 dan Kabupaten Sambas pada tanggal 28 April 2021.



"Program Pembangunan Strategis Nasional ini semenjak saya Gubernur Kalbar memang sudah di programkan bersama dengan Presiden RI Jokowi dan saat ini saya di DPR RI pada komisi II yang memang membidangi perbatasan, untuk itu saya langsung mengadakan pengawasan pembangunan di perbatasan antara Negara Indonesia dan Negara Malaysia", Ujar Cornelis Kepada Awak media, Minggu 02/05/2021 di kediamannya di Ngabang.



Lebih Lanjut Cornelis menyampaikan bahwa Pemerintah sangat serius untuk membangun perbatasan Indonesia dan Malaysia. Pembangunan itu masih berjalan dengan baik dan masyarakat kita juga harus memberikan dukungan, pemerintah daerah yang berbatasan langsung dan pemerintah Provinsi juga harus memberikan dukungan.


"Karena jika tidak ada dukungan proyek pembangunan di perbatasan, pembangunan tersebut bisa terganggu dan ini strategis nasional yang menyangkut bagaimana koneksivitas antara kalimantan barat dengan Kalimantan lainya. Dengan terbangunya jalan terkoneksi sampai ke ibu kota, ke ibu kota Negara yang baru nanti, kita harapkan dari Putusibau itu ke ibu kota negara yang baru hanya 3 jam perjalanan, jadi Kalimantan itu sudah terkoneksi semua sehingga kesatuan dan kesatuan itu bukan hanya isapan jempol, tetapi sudah menyatu", Terang Cornelis.



Ia juga mengatakan Kebetulan nantinya dari dari temajo ke aruk, aruk ke  jaggoi babang, jaggoi ke Entikong, Entikong ke sunge keli, sunge keli ke Badau, Badau ke Putusibau, Putusibau Nanga era sampai ke Kalimantan timur itu bisa terhubung dengan satu jalur, kalau bisa pembangunan perbatasan ini sudah selesai di tahun 2024.


"Ternyata didaerah Entikong sampai dengan Kapuas hulu, badan jalan sudah dibangun, di Badau ke arah Sintang sudah dibangun dan menjadi persoalan sekarang adalah antara Entikong dengan Badau itu badan jalan sudah jadi tetapi pengerasan jalanya belum, sehingga ancur kembali, oleh karena itu yang kita harapkan kepada pemerintah untuk cek ulang kembali pembangunan di sana," Katanya.


Cornelis menyampikan bahwa perbatasan antara Negara Indonesia dan Malaysia ini, selama Indonesia merdeka, baru presiden Jokowi yang memberikan perhatian penuh untuk membangun perbatasan ini, agar daerah-daerah kita ini tidak diambil oleh negara sebelah, atau kita tidak mau pengalam sempadan dan Ligitan, mungkin beliau melihat itu, sehingga beliau dengan sungguh-sungguh dan serius untuk membangun daerah perbatasan ini, sehingga kita tetap bisa menjaga NKRI tidak di ganggu atau daerahnya tidak diambil.



"Hasil dari ku jungan kerja kami ini nanti kami sampaikan kepada Mentri dalam Negeri, karena beliau adalah leading sektornya untuk menangani perbatasan ini yang mengkoirdinasikan  beberapa kementrian, dan selanjutnya sebelum pembangunan perbatasan diselesaikan, kita harapkan pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah ada perjanjian bilateral untuk perdagangan internasional, sehingga apa yang diinginkan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan itu bisa terwujud dan akan terjadi perdagangan yang legal, hal ini harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara pemerintah Indonesia dan Malaysia, kita bisa jual apa ke Malaysia dan Malaysia bisa jual apa ke kita, sehingga dalam kondisi negara seperti sekarang ini akibat bencana non alam COVID-19 ini bisa memberikan atau menumbuh kembangkan atau ada daya ungkit ekonomi ke daerah perbatasan", Tutup Cornelis.