Serap Aspirasi Rakyat Sintang, Anggota DPR RI Yessy Dukung Pengesahan RUU Masyarakat Adat

Iklan Semua Halaman

Betang Raya Post - Suluh Perjuangan Rakyat Kalimantan

Serap Aspirasi Rakyat Sintang, Anggota DPR RI Yessy Dukung Pengesahan RUU Masyarakat Adat


SINTANG - RUU Masyarakat Hukum Adat tengah jadi pembahasan di DPR RI. Sebagai upaya melindungi dan memajukan masyarakat adat di Indonesia. 


Dalam Kunjungan Kerja Reses Perseorangan MS V Tahun 2020-2021. Legislator NasDem Dapil KalBar II Yessy Melania, SE mengunjungi Masyarakat Adat Dusun Ansok, Desa Benua Kencana, Kabupaten Sintang untuk menyerap aspirasi masyarakat adat yang ada disana. 


Masyarakat mengeluhkan, pemenuhan payung hukum dan pengakuan dari Negara bagi Masyarakat Adat masih banyak kendala. Masyarakat mencontohkan; SK Hutan Adat yang selama ini diusulkan masyarakat adat Ansok minta segera disahkan sebagai landasan hukum. Masyarakat meminta percepatan pengesahan SK Hutan Adat Rimbak Emperekak 116 Ha, Rimak Oamat 23 Ha.

Disisi lain, masyarakat juga mendorong pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat yang tengah dibahas di DPR RI. 


Yessy Melania, SE Anggota Komisi IV DPR RI mendukung penuh pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat. Yessy berpandangan bahwa tujuan dari RUU Masyarakat Hukum Adat adalah untuk menjembatani masyarakat adat dengan Negara. Pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan kepada masyarakat adat dijalankan oleh Negara dengan peraturan yang jelas, lengkap dan relevan sesuai amanat UUD 1945. Sebab selama ini belum ada payung hukum yang jelas bagi masyarakat adat. Yessy mendorong pemerintah, kementerian & lembaga melakukan harmonisasi serta melibatkan masyarakat hukum adat dalam penyusunan RUU masyarakat adat. Partisipasi masyarakat adat menjadi kunci untuk menghasilkan RUU Masyarakat Hukum Adat yang baik dan sesuai kebutuhan kedepan, serta memajukan masyarakat adat yang ada. 


Yessy memahami bahwa selama ini, konflik agraria, dan kepentingan terjadi antara pemerintah, swasta dan masyarakat adat. Baik terkait pembangunan infrastruktur, konservasi, hingga investasi. Masyarakat adat sangat rentan terusir dari wilayahnya yang telah ditinggali bertahun-tahun, serta menjadi korban karena belum cukup diakui dan mendapat perlindungan dari Negara. 


Ditengah Pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung, Kerentanan masyarakat adat pun bertambah. Dari sisi perlindungan, jika Covid-19 sudah masuk dan menjangkiti masyarakat adat maka kehidupan mereka sangat terancam. Hal ini disebabkan karena mereka hidup tanpa adanya transportasi yang memadai, jauh dari kota, dan dengan fasilitas kesehatan serta peralatan kesehatan yang tidak memadai bagi kehidupan masyarakat. 


Melihat kondisi diatas, Yessy menilai bahwa pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat semakin mendesak dan relevan untuk segera dibahas dan disahkan. Kita bahas bersama, yang penting RUU Masyarakat Hukum Adat harus bersifat partisipatif, substansinya mendukung keragaman dan berisi penghormatan terhadap HAM masyarakat adat yang telah ada sejak dulu. Pungkas Yessy Melania, SE.