Yessy Suarakan Keinginan Masyarakat Dalam RDP Komisi IV Bersama Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Iklan Semua Halaman

Betang Raya Post - Suluh Perjuangan Rakyat Kalimantan

Yessy Suarakan Keinginan Masyarakat Dalam RDP Komisi IV Bersama Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



JAKARTA - Yessy Melania, SE Anggota Komisi IV Daerah Pemilihan Kalimantan Barat II (Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu) dari Fraksi Partai NasDem suarakan keinginan masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup (LHK) di ruangan Komisi IV DPR-RI, Rabu (1/9/2021). 


Yessy Melania menyampaikan, agar pemerintah mendorong akselerasi realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Lingkup LHK pada Dirjen PSLB3 dan BP2SDM. Menurutnya, progres realisasi dana pemulihan ekonomi  hingga saat ini masih nol persen (0 %). Tentu perlu upaya percepatan agar realisasi agar terlihat progresnya. 


Selain itu, Yessy juga mendorong akselerasi Program Perhutanan Sosial dan TORA. Dengan target perhutanan sosial 14,06 juta hektar dan target peta indikatif revisi V 4,8 juta hektar TORA. Hingga Agustus 2021 realisasi baru sebesar 33 persen, dengan luasan 4,7 juta hektar. Sedangkan untuk  Perhutanan Sosial dan 56 persen realisasi TORA dengan luas 2,6 juta hektar. 


"Saya kira bisa terus ditingkatkan agar konflik lahan tidak terus terjadi dan jaminan bagi masyarakat bisa terwujud. Keberpihakan LHK menjadi motor RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai perwakilan pemerintah setelah nanti RUU MHA diusulkan DPR RI menjadi penting. Karena RUU MHA diharapkan mampu menjembatani kesejahteraan dan kemajuan masyarakat adat di Indonesia serta memberikan jaminan hidup. Untuk langkah awal saya mendorong LHK mempercepat Penetapan Hutan Adat bagi Masyarakat Adat Di Seluruh Indonesia. Disi lain, Program Dukungan Vaksinasi Nasional Bagi Masyarakat Adat juga perlu dipikirkan LHK ke depan". Pungkas Yessy.


Terkait Polemik Perusahan PT. Grand LG di Kabupaten Sintang, Yessy meminta Dirjen GAKKUM LHK untuk menurunkan Tim ke lapangan sebagai langkah supervisi terhadap laporan dugaan aktivitas perusahaan di dalam kawasan hutan lindung. 


"Mohon persoalan ini bisa terus di kawal dan disupport bagi masyarakat Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang". Tegasnya. 


Disamping itu, Yessy juga terus perjuangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) khusus Bidang LHK harus merata di daerah, khususnya Dapil KalBar II (Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu). 


"LHK dan Komisi IV belum melihat daerah tersebut menjadi lokasi prioritas DAK LHK. Mohon bisa diperhatikan di Tahun Anggaran 2022, dan harapannya daerah juga proaktif mengusulkan". Kata Yessy.